Bitcoin dan Alt Coin Lainnya Dilarang Oleh BI

Wikimedan – Euforia masyarakat perihal bitcoin kian meningkat, termasuk di Indonesia. Tetapi Bank Indonesia baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa alat tukar virtual termasuk bitcoin yang tengah jadi perbincangan dunia itu tak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

“Hal itu layak dengan ketetapan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 perihal Mata Uang yang menyuarakan bahwa mata uang yakni uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tiap-tiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau keharusan lain yang seharusnya dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dijalankan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya mengaplikasikan Rupiah,” demikian siaran pers BI.

Dalam siaran pers yang dirilis Sabtu (13/1) itu, BI menyuarakan alangkah alat tukar virtual seperti bitcoin berisiko tinggi terhadap pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

“Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tak terdapat administrator sah, tak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currencyserta poin perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan,” Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman melalui keterangan pers resminya menerangkan.

Itu dapat berimbas terhadap kestabilan metode keuangan dan merugikan masyarakat.

BI pun mengimbau masyarakat untuk tak jual beli bitcoin dan alat tukar virtual lainnya.

Bukan cuma itu, BI juga melarang seluruh penyelenggara jasa metode pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia untuk memproses transaksi pembayaran dengan alat tukar virtual seperti bitcoin. Artinya, bitcoin akan tak lagi dapat dipergunakan.

Penyelenggara metode pembayaran yang disebut BI termasuk bank yang melaksanakan switching maupun kliring, pun penyelenggara dompet elektronik dan transfer dana.

Mengutip siaran pers itu, BI menyebut bahwa itu sudah tertuang dalam PBI 18/40/PBI/2016 perihal Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017​ perihal Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan menyajikan bahwa aktivitas berkaitan bitcoin dan alat tukar virtual lainnya seharusnya dilaporkan dan diawasi sebab itu belum punya aturan main di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner PJK Wimboh Santoso pun berkata tengah mempelajarinya.

Demikian pula dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Dharmayugo Hermansyah bakal menganalisis supaya menambahkan mata uang kripto bitcoin dalam daftar subjek kontrak berjangka di Indonesia.

Pihaknya akan melaksanakan pendataan untuk mengetahui secara terperinci porsi investasi bitcoin.

Di sisi lain, PT Bitcoin Indonesia justru menunjang larangan BI untuk tak mengaplikasikan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengaku sepaham dengan BI yang melarang mengaplikasikan mata uang virtual sebagai alat pembayaran.

Ia mengakui alat pembayaran sah di Indonesia cuma rupiah. Menurutnya, bitcoin cuma yakni aset komputerisasi, bukan alat tukar atau alat pembayaran.

Incoming search terms:

Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *