Akhirnya Bitcoin Masih Dikaji Oleh Pemerintah , Belum Ada Statement Yang Pasti

Wikimedan – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung masyarakat tidak memakai mata uang virtual seperti Bitcoin, sebagai alat pembayaran di Indonesia.

“Kita cuma mengetahui rupiah,” kata Mira Tayyiba, Pembantu Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Kekuatan Saing Koperasi dan UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Mengenai apakah ada kemungkinan cryptocurrency bisa diberlakukan di Indonesia suatu ketika nanti, Mira menceritakan hal itu masih akan ditelaah lebih lanjut.

Namun yang pasti, pemerintah akan satu bunyi seperti yang telah disuarakan Bank Indonesia (BI) berhubungan potensi mata uang virtual akan jadi alat pembayaran yang sah di Tanah Air.

“Bank Indonesia sebagai regulator payment sungguh-sungguh terang mengenai hal itu. Namun, apakah kemudian bisa dikerjakan untuk hal lain? Ini sedang diulik-ulik ya, masih ditelaah. Namun, untuk sementara, ya kita mencontoh Bank Indonesia sebagai regulator payment,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, BI memberikan peringatan kepada segala pihak supaya tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency atau uang virtual seperti Bitcoin.

Mengutip keterangan tertulis Bank Indonesia, ditegaskan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang diaplikasikan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut cocok dengan ketetapan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 perihal Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang ialah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, atau keharusan lain yang wajib dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dikerjakan di Kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memakai Rupiah.

Pemilikan virtual currency sungguh-sungguh berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator sah, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sungguh-sungguh fluktuatif sehingga rentan kepada risiko penggelembungan (bubble) serta rawan diaplikasikan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga bisa mempengaruhi kestabilan metode keuangan dan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada segala pihak supaya tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Sebagai otoritas metode pembayaran, Bank Indonesia melarang segala penyelenggara jasa metode pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan institusi kecuali bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 perihal Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

” Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas metode keuangan dan metode pembayaran selalu berkomitmen menjaga stabilitas metode keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tulis BI dalam pernyataannya.

Silahkan Share Ke Yang Lain Ya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *